banner ad

Workshop KKNI PPKN

 Untuk menyelenggarakan    pendidikan guru yang  berkualitas, maka LPTK
perlu mempersiapkan  sejumlah unsur/perangkat  guna mendukung
penyelenggaraan pendidikan  guru yang berkualitas.  Salah  satu unsur
penting yang dapat  memberikan konstribusi  signifikan terhadap
penyelenggaraan pendidikan guru adalah kurikulum.  Kurikulum yang baik
perlu memperhatikan  perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni, Ipteks dan tuntutan kehidupan global.  Oleh karena itu,
universitas khususnya program studi perlu secara sungguh-sungguh
memperhatikan sistem regulasi atau peraturan perundangan khususnya
tentang pendidikan tinggi yang mensyaratkan berbagai kriteria dan
prosedur untuk memiliki lulusan yang bermutu.

Program studi perlu memiliki kurikulum yang responsive
dan inovatif terhadap berbagai tuntutan dan tantangan di atas yang
mampu memenuhi tuntutan kebutuhan agar menghasilkan lulusan yang
bermutu baik. Dalam UU RI No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
dinyatakan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.  Pada Pasal 1 ayat (1), dikemukakan pula bahwa
kurikulum

pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
Pendidikan Tinggi.  Pada Pasal 2 ditegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap
Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan
kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata
kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa
Indonesia.  Selain diatur dalam UU No12/2013, ketentuan tentang
kurikulum program studi diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2012 (Perpres No.8/2012) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013)
tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.

Kurikulum program studi disusun oleh Komunitas Akademik atau Dewan
Dosen yang ada di program studi mengacu pada KKNI bidang pendidikan
tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang
penyusunan kurikulum program studi sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, program studi
jenjang S1 (Sarjana) perlu memahami capaian pembelajaran (learning
ourcomes) sesuai dengan jenjang yang telah ditetapkan dalam KKNI yakni
jenjang 6.  Selain itu, universitas perlu menyusun panduan
pengembangan kurikulum pada tingkat universitas sebagai pedoman bagi
program studi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang
keilmuan program studi.

 

Filed Under: BeritaFeaturedHome

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply




If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

http://ajleeonline.com/